Klik gambar untuk memperbesar
Deskripsi
Data merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan. Data menjadi bahan pertimbangan organisasi dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Kausalitas tersebut sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan yang sering dikaitkan dengan perencanaan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan urgensi data dalam perencanaan Pembangunan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaturan data dan informasi tersebut diperkuat dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini bahkan mewajibkan kepada instansi pusat dan daerah untuk menyediakan informasi Pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan aturan yang memperkuat aturan-aturan di atasnya. Aturan ini bahkan mengatur lebih teknis tentang pengelolaan satu data oleh instansi pusat dan daerah.
Indonesia sendiri banyak data yang dihimpun hingga level desa, seperti data SDGs Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT) yang merupakan satu kebijakan tentang totalitas pembangunan desa yang memuat data desa di seluruh Indonesia. Meski demikian, data tersebut hanya sekedar data dan tidak dimanfaatkan sebagai basis dalam perencanaan.
