Eksplorasi Data Terbuka

Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia TerlantarKewenangan Provinsi

<p>Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh fasilitasi pemenuhan kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan dalam rangka pemenuhan hak administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p>

Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi

<p>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, selain penyandang HIV/AIDS, yang membutuhkan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan dalam rangka pemenuhan hak administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p>

Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar KewenanganProvinsi

<p>Jumlah anak terlantar yang memperoleh fasilitasi pemenuhan kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p>

Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi

<p>Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh fasilitasi pemenuhan kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan dalam rangka pemenuhan hak administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi.</p>

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Penyajian data kependudukan

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun

Pemanfaatan data kependudukan