Eksplorasi Data Terbuka

Kondisi Jembatan Provinsi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

<p>Kondisi jembatan provinsi berdasarkan administrasi pemerintahan adalah data statistik sektoral yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau instansi terkait di tingkat daerah untuk mengukur tingkat kelayakan infrastruktur jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di setiap wilayah atau kabupaten/kota.&nbsp;</p>

Jumlah Peralatan Jenis Kendaraan Tak Bermotor BPBD Prov Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi Jalan Provinsi Berdasarkan Jenis Permukaan

<p><strong>Kondisi Jalan Provinsi Berdasarkan Jenis Permukaan artinya</strong> adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengetahui <strong>seberapa panjang jalan milik pemerintah provinsi yang sudah dilapisi aspal, beton, kerikil, atau masih berupa tanah</strong>, serta bagaimana <strong>kualitas fisik (tingkat kerusakan)</strong> dari masing-masing jenis material tersebut.</p>

Kondisi Jalan Provinsi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

<p><strong>Kondisi Jalan Provinsi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan artinya</strong> adalah indikator statistik yang menunjukkan <strong>kualitas atau tingkat kerusakan jalan provinsi yang dikelompokkan berdasarkan pembagian wilayah administrasi, seperti kabupaten atau kota</strong> tempat jalan tersebut membentang.&nbsp;</p>

Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Jenis Permukaan

<p>Panjang jalan provinsi berdasarkan jenis permukaan adalah data statistik yang menunjukkan total ukuran panjang (dalam satuan kilometer) dari seluruh ruas jalan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, dikelompokkan berdasarkan material atau konstruksi lapisan terluar dari jalan tersebut</p>

Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan

<p><strong>Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan artinya</strong> adalah indikator statistik yang menunjukkan <strong>total jarak atau bentangan jalan (dalam satuan kilometer) yang menjadi wewenang pemerintah provinsi, yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota</strong> tempat jalan tersebut berada.</p>

Jumlah Jenis Kendaraan Roda Empat Atau Lebih BPBD Prov Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dinas ESDM

<p>Ukuran persepsi kepuasan pelayanan yang dibentuk dari 9 unsur yaitu : kejelasan persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, ketepatan mutu produk layanan, tingkat kedisiplinan petugas pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas pelayanan, perilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana layanan, dan pengelolaan fasilitas penangannan pengaduan.</p>

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas ESDM

<p>&nbsp;Nilai SAKIP adalah skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penerapan sistem manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi internal. Nilai ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dalam penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah . Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah skor hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah (dinas/badan/kecamatan) yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengukuran kinerja. Nilai ini menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Evaluasi dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan pedoman PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021&nbsp;</p>

Jumlah titik pemanfaatan Air Tanah pada cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

<p>Jumlah lokasi atau titik pengambilan/pemanfaatan air tanah yang berada pada cekungan air tanah dalam wilayah sungai yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dan menjadi objek pemantauan atau pengelolaan sesuai kewenangan.</p>

Pengukuran kedalaman muka air tanah Zona Konservasi Air Tanah pada cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

<p>Kegiatan pengukuran kedalaman muka air tanah pada titik pantau yang berada di zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi dan perubahan muka air tanah.</p>

Jumlah titik pemanfaatan air tanah Air Tanah pada cekungan Air Tanah di Wilyah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

<p>Jumlah titik lokasi pemanfaatan atau pengambilan air tanah pada cekungan air tanah yang berada dalam wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang terdata dan menjadi objek pengelolaan/pengawasan.</p>