Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Jumlah aparatur BPBD Provinsi dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam melakukan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) serta menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Informasi Dataset:

Kode Referensi

Kode SDS

Data Prioritas

Tidak

Urusan

1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sumber Referensi

RKPD

RAD Level 1

RAD.04

RAD Level 2

RAD.04.02

RAD Level 3

RAD.04.02.06

Komponen:

Tahun : select
Jumlah : number
Satuan : text

Topik Utama:

Kependudukan

Tag Terkait:

Metadata:

Eksplorasi Kategori Lainnya:

Semua 1281 Ekonomi 331 Infrastruktur 130 Kemiskinan 0 Kesehatan 324 Lingkungan Hidup 46 Pariwisata dan Kebudayaan 28 Pemerintah dan Desa 159 Pendidikan 51 Sosial 88 Kependudukan 92

Lihat JSON

HTML5 html5 XML xml CSV csv ANSI ansi YAML yaml JSON json

Pencarian Data

Filter data secara cepat berdasarkan kolom yang tersedia.

filter aktif

Pencarian Umum

Tidak ada data yang tersedia

Menampilkan dari data

Grafik visualisasi data akan ditampilkan di sini.

Dataset Terkait

Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Informasi Dataset:

Komponen:

Topik Utama:

Tag Terkait:

Metadata:

Eksplorasi Kategori Lainnya:

Pencarian Data

Dataset Terkait

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Persentase PPNS, POLPP, LINMAS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja